MEMANIPULASI PALESTINA

Selamat datang di Timur Tengah, wilayah yang berkisah tentang banyak hal. Di sana, ribuan tahun lalu, tiga agama besar dunia lahir dan peradaban moral ditinggikan. Namun, di sana pula, kedegilan, kebohongan, dan kezaliman, dari yang sederhana hingga yang paling kompleks sekalipun, ditebar hingga kini.

Dan tanah Kanaan, Palestina, menyajikan contoh yang paling lengkap serta aktual. Di sana, publik dunia dibuai dengan ilusi adanya dua negara yang sama-sama berdaulat, Palestina dan Israel. Tidak ada pendudukan, penindasan, dan kolonisasi Israel, seperti yang disuarakan rakyat Palestina. Lihatlah, kini yang terjadi adalah ‘konflik sipil’ antara sesama orang Palestina, Hamas dengan Fatah. Kalaupun ‘orang-orang bijak’ di Barat memboikot bantuan finansial dan Israel tidak mencairkan pajak, itu hanya karena rakyat Palestina telah salah memilih Hamas sebagai pemimpin mereka. Pilihlah figur-figur ‘independen’, seperti Salam Fayyad, sang ‘perdana menteri’ baru. Maka, dijamin semua itu tidak akan terjadi.

Mari kita urai jalinan benang dusta yang secara canggih dirajut sehingga tampak bak sebuah ‘kebenaran’.

Solusi “Dua-Negara”?

Pada pertengahan 1970-an, mayoritas negara anggota PBB mengakui eksistensi bangsa Palestina. Pada 1993, PLO, dimana Fatah adalah faksi terbesar di dalamnya, mengakui kedaulatan Israel di luar Tepi Barat dan Jalur Gaza, dua wilayah yang hanya 22 persen dari tanah historis Palestina. Dan, inilah solusi “dua-negara” yang didengung-dengungkan itu. Namun, adakah Israel mengakui kedaulatan Palestina dan adakah Otorita Nasional Palestina diakui wewenangnya di dua wilayah yang tinggal sekerat itu?

Jawabannya, kolonisasi terus berlangsung. Tepi Barat difragmentasi menjadi ribuan teritori yang beralih fungsi menjadi komune-komune Yahudi. Tembok pemisah yang sedang dibangun pun inci demi inci masuk ke dalam wilayah Palestina.

Sementara itu, Otorita Nasional Palestina tidak lebih daripada sekedar pemerintahan kota praja, yang hanya memiliki wewenang dalam urusan-urusan administrasi di Gaza dan sebagian distrik di Tepi Barat. Para pejabat Palestina pun tidak dapat bergerak bebas di teritori mereka sendiri tanpa izin dari pasukan keamanan Israel. Belum lagi berbagai penculikan dan penahanan para pejabat eksekutif dan legislatif Palestina. Adakah ini yang dinamakan negara yang berdaulat?

Moderat vs Ekstrimis?

Media-media Barat punya persepsi sendiri mengenai konflik Fatah-Hamas. Koresponden BBC, Paul Reynolds, menyebutnya sebagai, “Pertarungan yang lebih luas antara moderasi (Fatah) dan ekstrimisme (Hamas) di dunia Arab dan Islam”. Tiba-tiba saja, dunia lupa sejarah kelam Fatah yang berlumuran darah, bukan saja warga Yahudi, tetapi juga saudara sebangsa mereka sendiri, rakyat Palestina. Tiba-tiba saja dunia abai mengenai tokoh Fatah seperti Mohammad Dahlan, yang Maret 2007 lalu diangkat Mahmoud Abbas sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional. Human Right Wacth menyebut Dahlan berada di balik aksi-aksi kekerasan berupa penangkapan tanpa proses peradilan, penyiksaan, dan pembunuhan para aktivis, jurnalis, dan tokoh-tokoh penentang Fatah (“Human Right under The Palestinian Authority”, 1997).

Itukah yang dimaksud dengan moderat? Adakah moderasi bermakna tokoh seperti Dahlan, yang secara reguler bertemu pejabat-pejabat tinggi Israel dan menerima pasokan senjata dari AS melalui Israel untuk mempersenjatai milisinya demi memerangi bangsanya sendiri? Adakah seorang yang moderat berarti tokoh seperti Salam Fayyad, yang mengabdi selama 8 tahun di Bank Dunia dan 6 tahun di IMF serta berteman baik dengan Condoleezza Rice? Dan, adakah pula moderasi itu juga merujuk kepada figur seperti Mahmoud Abbas, yang menulis buku 600 halaman tentang Kesepakatan Oslo tanpa menuliskan secuil kata pun tentang “pendudukan” Israel?

Jika itu yang dimaksud Barat dan Israel sebagai moderat, tampaknya rakyat Palestina lebih menyukai para ‘ekstrimis’ ketimbang para moderat itu. Rakyat Palestina memilih Hamas bukan karena mereka menginginkan sebuah negara Islam. Mereka memilih Hamas karena lelah dengan Fatah yang korup dan lemah di hadapan Israel. Mereka memilih Hamas karena fitrah setiap bangsa terjajah di mana pun untuk tidak mendukung para kolaborator imperialis.

Kudeta Siapa?

Jika sebuah pemerintahan terpilih diboikot, diculik menteri-menterinya, dan rivalnya dipersenjatai kekuatan-kekuatan asing, lalu akan kita sebut apa ketika ia membela diri? Barat sekali lagi punya jawabannya yang ‘khas’: Hamas telah melakukan kudeta dengan ‘menguasai’ Gaza.

Mungkin benar bahwa Hamas bertindak di luar koridor hukum, tetapi apakah lantas tindakan Abbas membentuk ‘pemerintahan darurat’ dapat dibenarkan? Menurut Konstitusi Palestina, tindakan Abbas menunjuk perdana menteri baru, dan juga pembentukan ‘pemerintahan darurat’, adalah ilegal.

Pasal 45 dari konstitusi itu menyatakan bahwa presiden tidak berhak menunjuk seorang perdana menteri yang tidak merepresentasikan partai pemenang pemilu (Hamas). Pasal 67 dan 79 menyatakan bahwa perdana menteri dan kabinet yang baru hanya dapat diambil sumpahnya oleh Dewan Legislatif sedangkan Fayyad beserta kabinetnya disumpah oleh Abbas. Jika demikian, akan kita sebut apa kabinet Fayyad sementara konstitusi Palestina tidak memberi wewenang kepada presiden untuk menyatakan ‘kedaruratan’ tanpa penetapan Dewan Legislatif? Dan, atas dasar apa nantinya negara-negara lain berhubungan dengan ‘pemerintahan darurat’ ini? Sebuah problem besar ketika, pada saat yang sama, Ismail Haniyah tetap mengklaim haknya sebagai perdana menteri yang sah.

Sejatinya, ini bukanlah konflik sipil tetapi perlawanan bangsa terjajah menghadapi segelintir elit Fatah yang menggadaikan kedaulatan ke tangan kekuatan-kekuatan neo-imperialis.

Laporan pribadi terakhir mantan utusan PBB untuk Timur Tengah (End of Mission Report), Alvaro de Soto, secara eksplisit menyebutkan bahwa penyebab kekacauan di Palestina adalah ‘kegagalan’ AS mendorong Israel ke arah diplomasi. Bagi de Soto, prasyarat-prasyarat yang diajukan Israel, yang kemudian diamini AS, mustahil dipenuhi Palestina, dan ini menyebabkan jalan menuju negosiasi menjadi buntu. De Soto juga mengecam AS dan Uni Eropa yang menerapkan boikot finansial tanpa memikirkan lebih jauh nasib rakyat Palestina.

Sikap dan pendekatan negatif Israel terhadap Palestina, bahkan saat Fatah yang pragmatis itu berkuasa, semestinya menjelaskan kepada semua pihak bahwa solusi “dua-negara” hanyalah delusi yang diciptakan rezim Zionis untuk sekedar mengulur-ulur waktu (buying time) agar program ilegal kolonisasi dapat terus berlangsung demi mewujudkan nubuat-nubuat fasistik mereka.[islammuhammadi]